BBM Naik, Pagi Ini BLT Cair
TRADISI NAIK BBM: Menjelang pengumuman kenaikan BBM tadi malam, antrean panjang terlihat di pom-pom bensin.
Tahap Pertama Kompensasi Kenaikan untuk Sepuluh Kota
JAKARTA - Mulai pukul 00.00 dini hari tadi, pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Dalam harga baru itu, bensin naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Solar yang semula Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter. Sedangkan minyak tanah terkerek dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.
Kenaikan rata-rata 27,8 persen itu diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Kantor Menko Perekonomian pukul 21.30 tadi malam. Hadir dalam pengumuman tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Menhub Syafii Djamal.
Kenaikan itu adalah yang ketiga dilakukan pemerintah SBY. Pertama pada 1 Maret 2005, yang naik rata-rata 30 persen. Kedua pada 1 Oktober 2005, yang naik di atas 100 persen.
Kenaikan ketiga yang mulai berlaku tadi malam ditempuh SBY setelah harga minyak dunia terus melejit. Harga terakhir mencapai USD 132 per barel. Karena posisi Indonesia net impor, subsidi BBM pun ikut membengkak. Saat ini subsidi BBM di APBNP Rp 95 triliun, dengan bantalan Rp 9 triliun. Bila tak ada kenaikan, subsidi BBM akan membengkak menembus Rp 125 triliun.
Yang pasti, langkah pemerintah menaikkan BBM itu ditentang oleh sejumlah kalangan. Dalam pekan terakhir ini, hampir di semua kota muncul demonstrasi menolak kenaikan BBM. Bahkan di Jakarta, sempat menimbulkan bentrok antara polisi dan mahasiswa. Selain itu, sejumlah pakar seperti ekonom UGM Revrisond Baswir dan anggota DPR Dradjat H. Wibowo menolak pilihan kenaikan BBM.
Untuk meredam gejolak masyarakat, Sabtu pagi ini, pukul 09.00, pemerintah langsung membuka keran pencairan dana BLT (bantuan langsung tunai). "Mulai besok pagi (hari ini, Red) BLT bisa dibagikan di sepuluh kota di Indonesia," tambah Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Subsidi BLT itu akan diberikan kepada 19,1 juta RTS (rumah tangga sasaran). Setiap RTS per bulan akan mendapat Rp 100 ribu. Tahap awal diberikan tiga bulan sekaligus sebesar Rp 300 ribu. Menurut Menko Kesra, pada 15 Juni, diharapkan seluruh Indonesia sudah mendapat kartu BLT.
SBY-Kalla Pertaruhkan Popularitas
Langkah SBY-Kalla menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih bakal harus dibayar mahal. Ahli riset politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, sudah hampir pasti SBY kehilangan popularitas karena menempuh kebijakan tak populer itu.
"Tapi, apakah turunnya banyak atau sedikit, saya belum tahu," ujarnya.
Fluktuasi angka popularitas itu memang sulit ditebak. Dia mencontohkan ketika SBY-Kalla menaikkan harga BBM pada Maret 2005. Waktu itu, dirinya masih bergabung di LSI atau Lembaga Survei Indonesia. Survei LSI per Januari 2005 menunjukkan popularitas SBY 69 persen. Begitu BBM naik, popularitasnya memang menurun menjadi 65 persen. "Nggak diduga cuma turun empat persen," ujarnya.
Padahal, kata Qodari, saat itu banyak kalangan, seperti (alm) Prof Riswandha Imawan, sempat menyatakan kenaikan tersebut akan membuat SBY-Kalla jatuh.
Implikasi kenaikan harga BBM kali ini juga akan tetap sulit diprediksi terhadap popularitas SBY-Kalla. Namun, survei terakhir Indo Barometer per Desember 2007 memperlihatkan, tingkat kepuasan publik terhadap SBY sebesar 55,6 persen dan Kalla 49,9 persen. "Hati-hati kalau turunnya sampai menembus di bawah 50 persen. Itu angka yang cukup rawan bagi incumbent," ujarnya.
Apakah penurunan popularitas tersebut juga akan terjadi pada Kalla? "Berdasar pengalaman kami, popularitas Kalla memang selalu mengikuti SBY," ungkapnya.
Artinya, bila popularitas SBY membaik, popularitas Kalla ikut menanjak. Begitu pula ketika popularitas SBY jeblok, popularitas Kalla juga menurun. "Yang jelas, popularitas Kalla selalu di bawah SBY," tegas Qodari.
Meski popularitasnya menurun, kata dia, belum tentu popularitas SBY-Kalla kalah oleh kombinasi pasangan lain yang mulai muncul. "Apalagi, masih ada peluang bagi SBY-Kalla untuk melakukan recovery dan memperbaiki popularitas," katanya.
Misalnya, menyalahkan tekanan harga minyak dunia, mempersoalkan lifting minyak yang tidak naik sejak delapan tahun lalu, atau merealisasikan BLT secara efektif.
Peneliti senior The Habibie Centre Andrinoff Chaniago menilai, penurunan popularitas tetap menjadi risiko politik yang paling konkret bagi SBY-Kalla. Apalagi, itu diperparah oleh program bantuan langsung tunai (BLT) yang kontroversial dan riak-riak kekacauan yang mulai bermunculan.
"Sebagian publik yang ragu-ragu mungkin akan tegas tidak memilih mereka lagi. Sedangkan mereka yang memilih SBY-Kalla pada 2004 mungkin akan menjadi ragu-ragu," jelasnya.
Siap Tak Populer
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari, pilihan menaikkan harga BBM akan membuat pemerintahannya tidak populer. Namun, bagi dia, pihaknya lebih memilih popularitasnya jeblok daripada ekonomi negara hancur.
"Itu namanya kepemimpinan. Lebih baik kita mengorbankan popularitas dibanding ekonomi hancur. Sebab, kalau ekonomi hancur, hancur juga popularitas SBY-Kalla," ujar Kalla dalam keterangan pers di kantornya kemarin (23/5).
Dia menuturkan, dalam demokrasi lansung, pilihan antara popularitas dan kebijakan tidak populer namun dibutuhkan memang sulit diambil. Sebab, dalam jangka pendek, kenaikan harga BBM pasti akan menurunkan popularitas. Apalagi, keputusan itu diambil setahun menjelang pemilu. "Namun, kami memilih, SBY memilih perbaikan ekonomi dan menyehatkan ekonomi dibanding popularitas. Itu pilihan yang sulit. Tapi, keputusan itu kami pilih," tegasnya.
Kalla juga membantah pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM setelah menaikkan harga BBM 128 persen pada 1 Oktober 2005. Menurut dia, Presiden SBY berkali-kali hanya menyatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir setelah pemerintah gagal mengupayakan cara lain agar harga BBM tidak naik.
"Memang selalu kami katakan, pemerintah mengupayakan harga BBM tidak naik. Tapi, kenaikan harga BBM adalah opsi terakhir setelah penghematan anggaran belanja departemen, konversi minyak tanah ke gas, menaikkan penerimaan pajak, dan upaya-upaya lain tidak berhasil," ungkapnya.
Penghematan anggaran pemerintah, kata dia, tidak bisa menutup beban subsidi. "Subsidi BBM Rp 270 triliun itu tidak cukup dengan penghematan. Sehebat-hebatnya penghematan, paling tinggi hanya dapat Rp 20 triliun. Yang kita persoalkan itu yang Rp 250 triliun," tegasnya.
Kalla juga tidak menjamin pemerintah tidak akan kembali menaikkan harga BBM bila harga minyak dunia terus meroket. Namun, dia meyakinkan, kebijakan apa pun yang akan diambil pemerintah tidak akan merugikan rakyat kecil. "Siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi kalau harga minyak dunia USD 200? Tapi, tidak mungkin tanpa suatu kebijakan lagi, meski kemungkinan turun juga ada," ujarnya.
Kenaikan harga BBM 28,7 persen, tegas dia, belum berpengaruh signifikan terhadap anggaran negara. Sebab, penghematan subsidi yang dihasilkan hanya sekitar Rp 35 triliun setahun. Namun, kenaikan itu dinilai hanya sebagai sinyal agar masyarakat mulai menghemat konsumsi BBM. "Yang penting spirit rakyat untuk bersama-sama supaya tidak boros dan membagi risiko (gejolak) ekonomi dari masyarakat yang mampu ke yang miskin," jelasnya.
Karena keputusan pemerintah sudah bulat, fokus pemerintah kini telah beralih pada isu-isu pasca pengumuman kenaikan harga BBM seperti pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Kalla memerintahkan semua jajaran pemerintah melaksanakan tugas mendistribusikan BLT, meski nanti rakyat menolak menerimanya.
Dia menjelaskan, pemerintah berkewajiban menjaga rakyat. Namun, rakyat punya hak menolak. Kondisi itu mirip pemilihan umum. Meski banyak warga menolak mencoblos, pemerintah tetap wajib melangsungkan pemilihan umum. "Mau menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu hak rakyat. Tapi, pemerintah tetap wajib menggelar pemilu," katanya.
Karena pembagian BLT adalah kewajiban pemerintah, pemerintah pusat tidak akan segan menindak bila perintah tidak dilaksanakan jajaran di daerah. "Kalau dalam aturan kepegawaian, tindakan itu bisa ditegur atau diperingatkan. Tapi, kalau melanggar secara fisik, akan diambil tindakan keras," tegasnya. (noe)
Selengkapnya......